Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan tidak ada satupun perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Doli menyebut, RDP tersebut membahas tentang permohonan penyesuaian peraturan KPU (PKPU) hasil putusan Mahkamah Agung (MA) dan rancangan peraturan Bawaslu.
“Kami sangat menyayangkan bahwa KPU nya gak ada yang hadir. Minta izin minta ditunda. Padahal mereka yg minta diagendakan dan di suratnya itu sifatnya penting, gitu. Kita cek ternyata pada di luar negeri semua. Alasannya kasih bimtek. Sampai sekjen-sekjennya juga pergi semua,” kata Ahmad Doli Kurnia saat diwawancarai di kantor DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/11/2023).
Lebih lanjut Doli mengatakan, ketidak hadiran KPU pada RDP tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Baca juga: Kapolri Tidak Hadiri Raker Persiapan Pemilu, Trimedya: Kok Istimewa Sekali Kapolri Sekarang
“Ini saya kira, tadi saya sampaikan juga harus menjadi perhatian terutama DKPP ya. Ini tata kelola manajemen kelembagaan seperti apa, masa gak ada satupun orang yg bertanggung jawab gitu, bisa pergi semua ini kek mana itu,” ujarnya.
“Harusnya kan ada sistem piket lah. Kan mereka ada tujuh orang, masa tujuh-tujuhnya ilang gitu, sama sekjen-sekjennya juga ilang, itu yang saya kira menjadi catatan kita,” lanjutnya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ketidak hadiran KPU dalam RDP bisa menyangkut soal pelanggaran etik.
“Mungkin ada juga bisa terjadi, soal etik juga, karena yang meminta rapat ini kan mereka. Suratnya sifatnya penting, tapi mereka yang tidak datang. Sebenarnya saya sudah bilang kemarin minta izin ada suratnya minta penundaan ya, saya sudah sampaikan ini kan penting ya kan, kemudian yang kedua ya ada perwakilannya lah, kita gak melarang mereka keluar negeri mereka tugas. Tapi dibagi lah, masa gak ada piket si? Berangkat semuanya gitu loh,” ungkapnya. (Ilham)
