Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan pembentukan tim pengkajian Family Office kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.
Family Office ini memungkinkan dana dari orang kaya raya di dunia disimpan di Indonesia, dengan syarat pemilik dana harus berinvestasi dalam beberapa proyek di Tanah Air.
Menurut Luhut B. Pandjaitan Family Office di Indonesia, merupakan bagian dari upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan yang diunggah Senin (1 Juli).
Luhut menjelaskan bahwa orang kaya tersebut dapat menyimpan dana di Indonesia dalam jumlah sekitar 10 juta hingga 30 juta dollar Amerika Serikat (AS).
Selanjutnya dana ini akan diinvestasikan dalam berbagai proyek yang ada di Indonesia, seperti hilirisasi, budidaya rumput laut, dan proyek-proyek lainnya.
Selain itu, mereka juga diwajibkan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dalam operasional Family Office tersebut.
Baca Juga: Menko Luhut Bahas Usulan Tiga Arah Kerja Sama dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok
Lebih lanjut Luhut mengatakan Indonesia memiliki peluang besar dengan adanya Family Office, ia mengutip data dari The Wealth Report yang menunjukkan bahwa populasi individu superkaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,34 persen dalam lima tahun.
“Populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat,” lanjut Luhut.
Selain itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.
“Dengan memiliki Family Office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal,” jelas Luhut.
Pemerintah menargetkan mampu menarik dana kelolaan sebesar 500 miliar dollar AS jika Family Office resmi dibentuk di Indonesia. Dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia.
“Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global”
Baca Juga: Opung Luhut Viral Ngomel-ngomel di Instagram ke Tom Lembong
Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, setelah rapat membahas Family Office bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1 Juli).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau Family Office,” kata Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan bahwa keikutsertaan Family Office bersifat sukarela.
“Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan,” tutur Sandiaga.
Menurut Sandi, pembentukan Family Office akan memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia, salah satunya adalah pengelolaan investasi aset orang superkaya yang berada di dalam negeri.
Sandi berharap Indonesia dapat menawarkan pelayanan serupa kepada orang superkaya, seperti yang telah diterapkan di negara-negara lain.
Dengan demikian, Family Office diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing yang signifikan.
(DN-Kabs)
Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News
