Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyebutkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di regionalnya pada semester I tahun 2022 baru mencapai 37,41 persen.
“Saat ini di Lampung dari total, penyerapan anggaran baru mencapai 37,41 persen. Sedangkan idealnya sampai semester satu ini serapan APBN di angka 47 persen,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M Dody Fachrudin, saat dihubungi di Bandar Lampung, Selasa (12/7/2022).
Ia mengatakan, serapan APBN sebanyak 37,41 persen tersebut bila dikonversi sebesar Rp5,43 triliun.
“Total Pagu atau porsi anggaran yang diberikan untuk Provinsi Lampung besarannya Rp14,5 triliun, yang terealisasi Rp5,43 triliun, dan sisanya Rp9 triliun,” katanya.
Menurut dia, realisasi pada semester satu tersebut menurun dibanding periode yang sama pada tahun 2021 dengan serapan mencapai 41,86 persen.
“Yang paling kecil adalah serapan di belanja modal yaitu sebesar 19,88 persen atau 373 miliar dari pagu Rp1,8 triliun, seharusnya bisa mencapai 40 persen,” ucapnya.
Dia melanjutkan, rendahnya serapan pada belanja terjadi akibat sejumlah hal seperti adanya keterlambatan kontrak akibat gagalnya lelang akibat E-katalog yang tidak dapat diakses, hambatan pengadaan barang dari luar negeri, dan adanya automatic adjustment pada dana belanja tertentu.
“Selain itu ada juga kendala akibat pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat, belum meratanya pemahaman tentang revisi dan aplikasi juga jadi penghambat pelaporan. Dan adanya hambatan itu kami berupaya membantu serta mencari tahu masalah atas adanya serapan rendah,” ucapnya lagi.
Ia melanjutkan, pihaknya akan terus berupaya agar target serapan mendekati 90 persen untuk akhir tahun.
“Penggunaan produk dalam negeri akan terus ditingkatkan, dan diupayakan serapan pada triwulan awal akan terjadi serta akhir tahun serapan dapat mendekati 90 persen,” tambahnya.
Terinci porsi anggaran dan realisasi pada semester satu tahun 2022 meliputi dengan pagu Rp3,3 triliun belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp1,6 triliun, belanja barang dengan pagu Rp3,1 triliun terealisasi Rp1 triliun, belanja modal jumlah pagu Rp1,8 triliun realisasinya sebesar Rp373 miliar.
Belanja bantuan sosial pagu Rp32 miliar dan realisasi Rp14 miliar, dan belanja transfer dari pagu sebanyak Rp6 triliun sedangkan realisasinya baru mencapai Rp2,3 triliun. (Red, DN)
Video : DPR Setujui RUU KIA, Ini Tanggapan Pengusaha dan Pekerja
