Diskursus Network – Sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran dua lembaga penting yang menjadi cikal bakal sistem perwakilan rakyat saat ini, yaitu Volksraad dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kedua lembaga ini berfungsi sebagai fondasi bagi perkembangan politik dan demokrasi Indonesia di masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan diwarnai oleh kehadiran sejumlah tokoh nasional dengan pidato-pidato mereka yang berpengaruh dan inspiratif.
Volksraad: Awal Mula Sistem Perwakilan Kolonial
Baca juga: Belajar Sejarah Banyak Manfaatnya Dan Membuat Diri Lebih Matang.
Volksraad, atau Dewan Rakyat, adalah lembaga perwakilan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 16 Desember 1916 dan resmi dibuka pada 18 Mei 1918 di Hindia Belanda. Dibentuk sebagai upaya untuk memberi ruang bagi keterlibatan penduduk pribumi dalam pemerintahan kolonial, Volksraad terdiri dari 39 anggota, di mana 15 anggota di antaranya adalah pribumi, 23 anggota dari golongan Eropa, dan satu anggota mewakili golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India).
Meskipun keberadaan Volksraad sering dianggap hanya sebagai badan “penasihat” bagi pemerintah kolonial dan tidak memiliki kekuasaan yang signifikan, lembaga ini tetap memiliki peran penting dalam proses politik di Hindia Belanda. Volksraad menjadi platform bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk menyuarakan tuntutan kemerdekaan dan reformasi politik. Salah satu tokoh penting yang tampil di Volksraad adalah Mohammad Husni Thamrin, yang gigih memperjuangkan hak-hak pribumi melalui kritik-kritik tajamnya terhadap kebijakan kolonial.
Pidato-pidato di Volksraad, seperti yang disampaikan oleh Husni Thamrin dan Soetardjo Kartohadikoesoemo, menjadi sangat penting dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial dan menuntut reformasi yang lebih besar, termasuk tuntutan untuk membentuk “Indonesian Parliament” yang independen dan berdaulat. Meskipun Volksraad pada akhirnya gagal membawa perubahan politik yang signifikan, kehadirannya menandai awal mula pergerakan menuju demokrasi yang lebih representatif di Indonesia.
KNIP: Cikal Bakal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Baca juga: Sayuti Melik, Bukan Sembarang Tukang Ketik Naskah Proklamasi
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan sebuah lembaga perwakilan rakyat untuk mendukung tugas pemerintah dalam membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai jawabannya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada 29 Agustus 1945, hanya dua minggu setelah proklamasi kemerdekaan. KNIP dibentuk sebagai pengganti Volksraad yang sudah dibubarkan dan menjadi dewan perwakilan rakyat sementara hingga terbentuknya parlemen yang dipilih melalui pemilu.
KNIP memiliki tugas penting untuk membantu Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan, termasuk merancang undang-undang dasar dan menyiapkan pemilihan umum. Salah satu peran signifikan KNIP adalah ketika dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari badan penasihat menjadi badan legislatif. Langkah ini menandai transformasi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia menuju demokrasi parlementer.
Beberapa tokoh nasional berperan besar dalam perjalanan KNIP, di antaranya adalah Wikana, Sutan Sjahrir, Mr. Amir Sjarifuddin, dan Mohammad Yamin. Tokoh-tokoh ini memainkan peran vital dalam menyusun kerangka politik dan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Mereka tidak hanya menyumbangkan ide dan pemikiran, tetapi juga menggunakan pidato dan tulisan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan sejati dan hak-hak rakyat.
Tokoh Nasional dengan Pidato yang Menginspirasi:
- Mohammad Yamin – Sebagai salah satu anggota KNIP, Yamin dikenal dengan pidatonya yang sangat menggugah dan membangkitkan semangat nasionalisme. Pidato Yamin sering kali menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta perjuangan untuk meraih kedaulatan penuh dari tangan penjajah. Pidato Yamin dalam Sidang BPUPKI tentang dasar negara pada tahun 1945, misalnya, sangat terkenal karena mengemukakan konsep “Pancasila” yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia.
- Sutan Sjahrir – Perdana Menteri pertama Indonesia ini juga anggota KNIP dan dikenal sebagai salah satu orator ulung yang sering memberikan pidato penuh semangat tentang demokrasi dan kebebasan. Sjahrir, melalui pidatonya, sering kali mengkritik keras segala bentuk tirani dan kolonialisme, serta mengajak rakyat untuk berjuang demi kebebasan sejati.
- Amir Sjarifuddin – Sebagai Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Indonesia, Amir juga aktif di KNIP dan sering kali menggunakan pidatonya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Pidatonya sangat berpengaruh dalam memobilisasi dukungan rakyat selama masa revolusi kemerdekaan.
- Mohammad Hatta – Sebagai Wakil Presiden dan salah satu pendiri Republik Indonesia, Hatta sering menggunakan platform KNIP untuk menyuarakan gagasan-gagasannya tentang ekonomi yang adil, kesejahteraan sosial, dan prinsip-prinsip demokrasi. Pidatonya tentang “Ekonomi Kerakyatan” di KNIP menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi nasional pada masa awal kemerdekaan.
- Soekarno – Meskipun tidak menjadi anggota KNIP, pidato-pidato Soekarno sering kali dikutip dalam sidang-sidang KNIP. Pidato “Lahirnya Pancasila” dan “Indonesia Menggugat” menjadi bukti orasinya yang kuat dan inspiratif, serta memiliki pengaruh besar terhadap semangat juang para anggota KNIP.
Makna Sejarah Volksraad dan KNIP bagi Demokrasi Indonesia
Baca juga: Sejarah Bendera Pusaka Merah Putih: Lambang Abadi Kemerdekaan Indonesia
Volksraad dan KNIP adalah bagian penting dari sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Volksraad menjadi simbol awal perjuangan melawan kolonialisme melalui cara-cara politik, sementara KNIP menjadi landasan pembentukan sistem perwakilan rakyat yang lebih demokratis setelah kemerdekaan. Keduanya merupakan bukti bagaimana semangat perlawanan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui institusi-institusi politik.
Hari ini, melalui peringatan hari ulang tahun DPR RI, kita mengenang kembali peran penting Volksraad dan KNIP dalam sejarah Indonesia. Kedua lembaga ini, meskipun berbeda konteks dan zamannya, sama-sama berjuang untuk mewujudkan demokrasi di negeri ini, dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya meninggalkan jejak inspiratif melalui pidato dan perjuangan mereka untuk kedaulatan rakyat dan kemerdekaan Indonesia.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
