Jakarta – Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada tahun 2025, untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Rencana ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025,
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan utang tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
“Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada Senin, 26 Agustus 2024.
Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir Juli 2024, total utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,6 triliun.
Meskipun demikian, Ferry menegaskan bahwa rasio utang masih berada dalam batas aman. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 berkisar antara 24,68 persen hingga 30,23 persen, yang meningkat secara moderat untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Tahun Depan Indonesia Harus Bayar Utang Jatuh Tempo Rp 800 Triliun
Walaupun terjadi peningkatan signifikan selama pandemi Covid-19, laju kenaikan utang pemerintah berhasil dikendalikan sejak tahun 2021.
Pada akhir Juli 2024, rasio utang tercatat sebesar 38,68 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas aman 60 persen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ferry juga menekankan bahwa profil utang pemerintah masih tergolong sehat dengan rata-rata jatuh tempo delapan tahun dan didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Pemerintah terus berupaya menurunkan rasio utang terhadap PDB melalui reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), aset negara, dan insentif fiskal untuk mendorong investasi.
Namun, rencana penarikan utang ini mendapat kritik dari ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. Ia menyoroti peningkatan besar dalam pembayaran bunga utang, yang mencapai Rp 552,85 triliun.
“Peningkatan terbesar dalam belanja pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah pembayaran bunga utang yang naik sebesar 274 persen,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan.
Faisal memproyeksikan bahwa bunga utang akan terus meningkat, mencapai 20,3 persen dari total belanja pemerintah pusat pada 2025, naik dari 19 persen di tahun sebelumnya. Selain itu, utang pemerintah pusat diperkirakan akan mencapai Rp 8,7 kuadriliun pada akhir 2024.
Dengan besarnya beban utang yang terus meningkat, rencana pembiayaan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan ekonomi dan stabilitas fiskal Indonesia di masa depan.
(DN-Kabs)
Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News
