Lima Negara di Dunia Memiliki Masalah Serius Demokrasi, Bagaimana dengan Indonesia ?

Jakarta – Saat ini, berbagai negara di dunia mengalami masalah serius dengan demokrasi mereka. Berikut adalah beberapa contoh negara yang menghadapi tantangan signifikan terhadap sistem demokrasi mereka:

1. India: India, yang dikenal sebagai demokrasi terbesar di dunia, mengalami penurunan kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin terancam, dengan penggunaan undang-undang yang ketat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah​.
2. Rusia: Di Rusia, demokrasi mengalami kemunduran drastis, dengan konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Vladimir Putin. Pemilu yang tidak bebas dan adil, serta represi terhadap oposisi politik, menunjukkan peralihan ke arah otoritarianisme.
3. Hungaria: Di Eropa, Hungaria menonjol sebagai contoh “demokrasi iliberal,” di mana kebebasan pers dan peradilan yang independen semakin terancam di bawah pemerintahan Viktor Orbán.
4. Tunisia: Tunisia, yang pernah dipuji sebagai satu-satunya keberhasilan dari Arab Spring, kini berada di jalur kemunduran demokrasi. Presiden Kais Saied membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan yang lebih besar, mengikis fondasi demokrasi di negara tersebut
5. Myanmar: Myanmar mengalami kemunduran tajam setelah kudeta militer pada tahun 2021, yang menggulingkan pemerintahan demokratis dan mengembalikan negara tersebut ke pemerintahan militer​

Baca Juga: 1000 Akademisi UGM Nyatakan Sikap, Darurat Demokrasi di Indonesia

Bagaimana Dengan Demokrasi di Indonesia?

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius terhadap demokrasinya. Meski dianggap sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

1. Kebebasan Sipil dan Politik: Salah satu masalah utama adalah erosi kebebasan sipil dan politik. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2023 menimbulkan kekhawatiran besar karena mencakup pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat, pers, dan hak-hak individu. Menurut Human Right Watch, terdapat pasal yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap pejabat negara, penyebaran berita palsu, dan perilaku yang dianggap tidak bermoral, termasuk hubungan di luar nikah​.
2. Konsolidasi Kekuasaan: Ada juga kekhawatiran tentang konsolidasi kekuasaan di tangan elit politik. Lowy Institute mencatat Pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya, kerap dikritik karena mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dalam upaya mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dengan tokoh-tokoh militer era Suharto dan tindakan keras terhadap kritikus pemerintah
3. Penurunan dalam Proses Demokrasi: Selain itu, kualitas proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan kebebasan berpolitik, juga mengalami penurunan. Pemilihan kepala daerah yang seharusnya menjadi ajang demokrasi justru ditunda dengan alasan yang meragukan, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Meskipun Indonesia masih memiliki struktur demokrasi yang berfungsi, masalah-masalah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di negara ini. Penurunan ini juga mencerminkan tren global di mana lebih banyak negara yang beralih dari demokrasi menuju otoritarianisme.

(DN-Kabs)

Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News