Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bersikap fair dan objektif tangani soal pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh bakal calon gubernur independen DKI Jakarta, Dharma Pongrekun.
Hal itu diungkapkan Cak Imin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jum’at (16/08/2024).
“KPU harus bersikap fair dan objektif, masyarakat harus mengontrol, partai-partai harus mengontrol,” kata Cak Imin.
Menurutnya, masyarakat DKI Jakarta yang merasa dicatut data KTP harus segera memprotes dan mengklarifikasi.
“Masyarakat yang merasa dicatut KTPnya harus segera memprotes dan mengklarifikasi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Cak Imin, Komisi II DPR RI juga harus ikut melakukan verifikasi data penduduk yang dicatut tersebut.
“Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi, agar kalo ini tidak clear nanti legitimasi Pilkada bahaya,” tegasnya.
Sebelumnya, viral di media sosial warga Jakarta yang mengeluhkan dugaan pencatutan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak sebagai syarat dukungan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju melalui jalur perseorangan. (Ilham)
