Jakarta- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, tegaskan bahwa tidak pernah meminta-minta izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M. Azrul Tanjung saat diwawancarai di gedung Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Jum’at (26/07/2024).
“Kalau diberi Muhammadiyah, ini perlu dicatat ya, Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta. Ini yang harus dicatat ya. Ini kan kesannya Muhammadiyah minta, enggak pernah,” kata Azrul.
Azrul menegaskan, PP Muhammadiyah bukan meminta tetapi diberi konsesi untuk mengelola tambang.
“Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tetapi kita diberi konsesi tambang,” tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini PP Muhammadiyah belum mempersiapkan badan usaha atau perseroan terbatas (PT).
“Kita belum menyiapkan PT segala macam belum,” ungkapnya.
Azrul menyebut, PP Muhammadiyah masih melakukan sejumlah pertimbangan-pertimbangan untuk menerima konsesi tambang tersebut.
“Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu tuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Muhammadiyah itu tidak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional. Enggak pernah,” pungkasnya. (Ilham)
