Bogor – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diterpa skandal memalukan. Sejumlah pegawainya terungkap terlibat dalam aktivitas ilegal judi online. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, yang mengonfirmasi hasil investigasi dari Inspektorat.
Menanggapi skandal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kasus judi online, siapapun pelakunya, akan ditangani dengan keras oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Wapres menyampaikan pernyataan ini dengan tegas usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (09/07/2024).
“Satgas ini akan terus mengusut dan menindak tegas, baik mereka yang menyelenggarakan maupun yang terlibat. Aturan-aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Wapres dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Wapres menyatakan bahwa dengan adanya Satgas, upaya pemberantasan judi online menjadi lebih efektif. “Siapapun yang terbukti terlibat, termasuk pegawai KPK, pejabat, TNI/Polri, bahkan anggota DPR, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wapres, menunjukkan ketidakberpihakannya pada siapapun yang melanggar hukum.
Baca juga: Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Judi Online Internasional dengan Omzet 500 Miliar Rupiah
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dengan dukungan dari berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Usman Kansong.
Selain itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Wahyu Widada juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum terkait kasus ini.
Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, tampak hadir Anggota Komisi V DPR Mulyadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad.
Skandal ini menambah panjang daftar aib yang menimpa institusi negara, menegaskan pentingnya integritas dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Apakah ini akan menjadi pelajaran bagi aparat lainnya? Hanya waktu yang akan menjawab.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
