Jakarta – Kasus hukum yang melibatkan Pegi Setiawan terus menjadi sorotan, terutama setelah ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan keheranannya atas relevansi penegakan hukum dalam kasus ini terkait ucapan terima kasih tersebut.
“Kasus Pegi Setiawan adalah semata-mata masalah hukum. Tapi di mana relevansi penegakan hukumnya ketika Pegi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi?” ungkap Reza Indragiri via pesan singkat kepada Diskursus Network pada Rabu (10/07/2024). Menurutnya, Pegi tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa Presiden disebut secara khusus sebagai pihak yang perlu diberikan ucapan terima kasih.
Reza juga menyoroti ucapan terima kasih Pegi kepada Kapolri yang pada awalnya membingungkan. “Ketika Pegi berterima kasih kepada Kapolri, ini pun pada awalnya agak membingungkan. Kecuali seandainya proses hukum atas Pegi sudah dihentikan sebelum sidang praperadilan, maka mungkin memang ada asistensi dan kritisi dari Kapolri terkait aspek prosedural, proporsional, dan profesional dalam kerja Polda Jabar,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Siapa tahu Kapolri juga sudah menekankan agar Polda selekasnya mengeluarkan SP3 atas Pegi, demi memenuhi keadilan dan kemanusiaan, pasca putusan praperadilan. Jadi, bisalah dipahami ucapan terima kasih Pegi kepada Kapolri.”
Baca juga: Pulang Kampung, Pegi Setiawan Bisa Tidur Nyenyak
Namun, Reza kembali mempertanyakan relevansi atau kontribusi Presiden Jokowi dalam kasus Pegi. “Apa relevansi atau kontribusi Presiden Jokowi atas kasus Pegi? Tanpa klarifikasi, justru bisa dianggap seolah-olah ada intervensi politik atas kasus Pegi. Dan anggapan seperti itu justru merugikan Pegi sendiri, di samping memunculkan aroma kurang sedap tentang independensi otoritas penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ucapan terima kasih dari Pegi jangan sampai menambah beban Presiden bahwa seolah ia lagi-lagi cawe-cawe terhadap proses hukum. “Ingat perkataan Hakim Eman Sulaeman. Tegasnya, tidak ada kepentingan yang bisa merusak objektivitasnya dalam membuat putusan sidang praperadilan,” tutup Reza.
Pernyataan Reza Indragiri ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap kasus hukum, khususnya yang melibatkan tokoh publik, untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
