Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut kesalahan fatal pada penyelenggaraan haji 2024 atau 1445 H ada di pemberian visa haji reguler yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada calon jemaah haji yang telah mengantre, melainkan diberikan kepada calon jemaah haji khusus dengan biaya yang lebih mahal.
“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” kata Cak Imin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (09/07/2024).
Oleh sebab itu, lanjut Cak Imin, DPR telah menyepakati membentuk panitia khusus (Pansus) angket haji 2024 agar tidak ada lagi penyalahgunaan kebijakan.
“Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jamaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun,” tegasnya.
Menurutnya, pansus angket haji tersebut ditargetkan akan menyelesaikan tugas-tugasnya untuk memperbaiki penyelenggaraan haji.
“Pasti dalam waktu yang singkat saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik,” ungkapnya. (Ilham)
