Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, Satgas Judi Online telah mendistribusikan nama-nama pegawai / ASN yang diduga terlibat dalam judi online kepada Kementerian dan Lembaga tempat pegawai tersebut bekerja.
Mantan Panglima TNI ini menyatakan nama-nama pegawai yang diduga terlibat judi online diserahkan atas permintaan dari kementerian dan lembaga.
“Langsung ditandatangani, kami serahkan karena banyak permintaan dari kementerian dan lembaga,” ujar Hadi kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.
Tidak hanya pegawai pemerintah pusat, Satgas Judi Online juga mendistribusikan nama-nama pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) yang diduga terlibat judi online.
“Termasuk kita juga memberikan ada beberapa Pemda yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran mereka,” jelas Hadi.
Baca Juga: Kasus Kriminal Meningkat Dari Judi Online, Ini Penyebabnya!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Keppres yang ditandatangani pada 14 Juni 2024 ini menetapkan Menkopolhukam sebagai ketua Satgas.
Pembentukan Satgas ini didorong oleh kegiatan perjudian yang bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, serta psikologis yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, perjudian daring juga dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga diperlukan langkah tegas dan terpadu untuk pemberantasannya.
Menurut Keppres tersebut, struktur Satgas Pemberantasan Judi Online melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Menkopolhukam bertindak sebagai Ketua Satgas, dengan Menko PMK sebagai Wakil Ketua Satgas. Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kapolri, sedangkan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kabareskrim Polri. (DN-Kabs)
Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News
