Jakarta – Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menyoroti berbagai masalah yang masih menghinggapi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia. Dalam sebuah sinear bertajuk Mimbar Bebas yang disiarkan melalui channel YouTube Diskursus Net, Indra mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem PPDB yang dianggapnya tidak pernah selesai dibenahi.
“Ngomongin masalah yang sama aja tentang PPDB zonasi yang enggak kelar-kelar. Jadi, mungkin orang bilang IQ kita 78,49 itu harusnya di bawah itu kali, ya karena sebuah permasalahan yang sudah 8 tahun ini menjadi problem publik,” ujar Indra saat diwawancarai oleh Jurnalis Insan Sadono.
Indra menekankan pentingnya pendidikan dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sesuai dengan fokus Presiden pada periode kedua pemerintahannya. “Presiden kita mengatakan fokusnya di periode kedua ini adalah pembangunan SDM unggul kan dalam upaya untuk menyambut Indonesia emas 2045 bonus demografi. Tapi faktanya enggak demikian,” katanya.
Masalah Utama: Jumlah Sekolah yang Tidak Memadai
Indra mengidentifikasi masalah utama dalam sistem PPDB adalah kurangnya jumlah sekolah dan bangku yang tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang membutuhkan. “Problemnya itu bukan aturannya. Jadi, mau dibuat Satgas kayak apapun, mau diubah aturannya seperti apapun, problem utamanya cuman satu, jumlah sekolah dan jumlah bangku tidak sesuai dengan jumlah rakyat Indonesia,” tegas Indra.
Baca juga: Plh Kadisdik Ade Afriandi Sering Mendapatkan Intimidasi Terkait PPDB Jabar 2024
Pendidikan sebagai Hak Asasi
Indra menyoroti bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. “Kita juga harus paham yang namanya pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Jadi hak yang melekat dalam tubuh manusia sama kayak kebebasan beragama,” jelasnya.
Ia mengkritik sistem seleksi yang diterapkan dalam PPDB, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip hak asasi. “Sekolah itu harus diseleksi, jadi enggak semua orang boleh sekolah di Indonesia. Kalau dulu zaman saya pakainya nilai, sekarang pakainya jarak, ada yang juga pakai umur. Tapi pada dasarnya ada sistem seleksi yang membuat tidak semua anak Indonesia boleh sekolah,” tambah Indra.
Indra membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, di mana semua anak dapat bersekolah tanpa seleksi. “Kalau di luar negeri, mau sekolah tinggal datang ke sekolah harus diterima. Jadi enggak usah pakai jalur zonasi atau afirmasi,” katanya.
Baca juga: Problem PPDB Jabar 2024: Kerawanan dalam Jalur Prestasi
Dampak Negatif dari Sistem Seleksi PPDB
Indra juga mengungkapkan berbagai dampak negatif dari sistem seleksi ini, seperti pemalsuan dokumen, pungli, nepotisme, kolusi, dan korupsi. “Dengan dampak sekolah yang jumlahnya terbatas ini, muncul dampak-dampak negatif yang harusnya kita bangun lewat pendidikan integritas, kejujuran. Yang muncul apa? Kan pemalsuan dokumen, pungli, titip-menitip, ordal, nepotisme, kolusi, korupsi. Muncul semua di sini,” jelasnya.
Indra mengingatkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan konstitusi. “Pemerintah punya tugas konstitusional bahkan tercantum di pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tapi itu enggak pernah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengevaluasi program-program pendidikan yang ada, apakah sudah mencerdaskan kehidupan bangsa atau justru merusaknya. “Apakah program-program pendidikan kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa atau justru merusak? Semakin munculnya korupsi yang dianggap adalah hal yang lumrah, bahkan untuk anak-anak kita,” tutup Indra.
Dengan berbagai kritikan dan masukan yang disampaikan oleh Indra Charismiadji, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem PPDB dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak dan adil.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
