Jakarta – Sejumlah layanan publik berbasis digital mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Pemerintah belum sepenuhnya memulihkan PDN, meski peretas meminta tebusan Rp131 miliar yang ditolak oleh pemerintah.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/06/2024) bahwa mereka masih melakukan identifikasi forensik untuk menilai dampak peretasan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terkena dampak serangan ini.
Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Jumat (28/06/2024) untuk membahas masalah ini, termasuk Kepala BSSN, Menpan RB, Menkominfo, Menkumham, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa layanan PDNS 2 yang terkena serangan siber akan kembali aktif pada bulan Juli. Pemerintah berencana melakukan backup keamanan berlapis, termasuk peningkatan kemampuan cold site di Batam menjadi hot site dan meminta setiap kementerian memiliki data backup.
Baca juga: Pelaku Peretasan PDNS 2 di Surabaya Mengklaim Akan Memberikan Dekripsi Data Secara Gratis
Layanan yang Terdampak Peretasan PDN
1. Kemendikbudristek
Sebanyak 47 layanan atau aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses akibat peretasan, termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, dan layanan perizinan film. Beberapa layanan seperti Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin sudah berhasil dipulihkan.
2. PPDB di Dumai
Dinas Pendidikan Kota Dumai, Riau, menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara manual pada 1-3 Juli karena situs ppdb.dumaikota.go.id tidak bisa diakses. Kebijakan ini diambil karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih.
3. Aplikasi Srikandi Pemkot Solo
Aplikasi Srikandi yang digunakan untuk surat menyurat antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Solo juga terdampak. Kegiatan surat menyurat dilakukan secara manual karena server aplikasi berada di pusat dan belum bisa digunakan.
4. Muhammadiyah
Muhammadiyah mengaku menjadi korban peretasan dengan ribuan data lembaga pendidikan dan dosen tersimpan di PDN. Mereka menyayangkan kebocoran data yang mengakibatkan sistem digital Indonesia lumpuh.
5. Pemadanan Nomor Identitas dengan NPWP Warga Asing
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa serangan ransomware mengganggu proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP bagi warga asing, karena validasi nomor paspor yang terhubung dengan layanan imigrasi terganggu.
6. Imigrasi di Bandara
Pelayanan imigrasi di bandara juga terdampak, sehingga dilakukan pemeriksaan secara manual. Petugas menggunakan cap kedatangan dengan keterangan tertulis untuk mengatasi gangguan layanan.
Pemerintah terus berupaya memulihkan layanan dan mengatasi dampak peretasan ini, termasuk mengkoordinasikan langkah-langkah mitigasi dan pemulihan dengan berbagai instansi terkait.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
