Jakarta – Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menegaskan Imigrasi sudah sejak bulan April Meminta back up data-data imigrasi yang berjumlah 800 file, namun sayangnya permintaan tersebut tidak jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Lebih lanjut Silmy mengungkapkan, karena Kominfo tidak merespon maka Imigras membuat backup data di Pusat data keimigrasian (Pusdakim) Kemenkumham.
“File kita ada 800 yang secara pdn ada backupnya itu 200, Bulan April kita menyurati bulan april kita menyurati kominfo untuk kita dibackup, dibuatkan replika, memang tidak dijawab makanya kita siapkan di pusdakim,” Ucap Silmy kepada wartawan pada hari Jumat (29 juni) di kebayoran Jakarta.
Silmy juga mengatakan dari 800 data yang ada, hanya 7 saya yang bisa dipakai dan itupun tidak mencukupi.
“Apakah kami yang termasuk 2 persen atau tidak, ketika kita meminta itu dapatnya dari Batam dari 800 adanya 190 yang bisa dipakai 7, itu kurang. Makanya kita pakai Pusdakin saja,” tukas Silmy.
Meski demikian Mantan Dirut Krakatau Steel ini memastikan bahwa semua layanan keimigrasian telah pulih sepenuhnya setelah serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional.
Baca Juga: Serangan Siber, Roy Suryo: Refleksi Buruk dari Kapabilitas Pengelolaan Data
Pemulihan ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersimpan di Pusat Data Keimigrasian atau PUSDakim.
Menurut Silmy, layanan seperti perlintasan, visa daring, izin tinggal, dan paspor telah kembali normal dengan pulihnya sistem pascaserangan siber terhadap Pusat Data Nasional.
Silmy menjelaskan bahwa dari 431 layanan paspor di Indonesia dan 151 layanan paspor di luar negeri, semua telah pulih.
“Kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal dan paspor sudah recover 100 persen,” tegas Silmy
Namun, layanan paspor menjadi yang terakhir dipulihkan karena perlunya penyesuaian ulang di setiap kantor imigrasi, baik domestik maupun internasional.
Baca Juga:Negara Telah Kucurkan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional
Proses pemulihan layanan keimigrasian dilakukan setelah Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan pusat data dan mengandalkan data lokal yang tersimpan di PUSDakim.
“Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu” lanjut Dirjen Imigrasi.
Meskipun pencadangan data di Pusat Data Nasional belum selesai, dengan adanya serangan siber, kecepatan dalam pemulihan layanan keimigrasian menjadi sangat penting.
Sejauh ini, hanya layanan keimigrasian yang telah kembali normal, sementara beberapa kementerian atau lembaga lain yang menyimpan data di Pusat Data Nasional masih dalam proses pemulihan. (DN-Pandi)
Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News
