Makkah – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap agen travel haji dan umrah yang tidak mengikuti prosedur resmi pemerintah Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa sanksi tegas harus diberikan kepada travel nakal yang masih beroperasi di luar aturan.
Hal ini penting untuk melindungi jemaah dari potensi masalah, terutama jika perjalanan mereka ilegal.
Marwan menyoroti kasus pemulangan jemaah haji Indonesia non visa tahun ini sebagai contoh akibat ulah travel nakal. Ia merekomendasikan pencabutan izin bagi travel yang melanggar aturan dan penindakan pidana bagi yang tidak memiliki izin.
Selain itu, Marwan meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap akun media sosial yang menawarkan jasa haji tanpa antre, termasuk menggunakan visa selain visa haji. Ia menekankan pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan jemaah serta memastikan ibadah haji terlaksana dengan baik.
Pengawasan dan Kerjasama Antar Lembaga
Marwan juga menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam mengurus jemaah, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Ia menyarankan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan pihak imigrasi guna memastikan tidak ada jemaah yang berangkat menggunakan visa non haji selama musim haji.
Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, menambahkan bahwa pihak Arab Saudi telah merazia akun-akun media sosial yang menjual visa haji ilegal. Seorang selebgram ditahan karena diduga berjualan visa haji tanpa izin.
Yusron menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri keberadaan jemaah yang menjadi korban serta pelaku penjualan paket haji ilegal. Arab Saudi sendiri telah memantau dan mencatat akun-akun media sosial yang terlibat dalam penjualan paket haji tanpa antrean.
Rombongan Marwan Dasopang ke Arab Saudi dalam rangka tugas pengawasan haji juga diikuti oleh anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris, anggota Komisi V Syaifullah Tamliha, dan beberapa anggota Tim Pengawas Haji 2024 lainnya. Mereka disambut oleh Dubes RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, dan Sekretaris Daker Bandara Asep Rohadian.
(Humas Kemenag)
Dapatkan Informasi Lainnya Dari Diskursus Network Melalui Google News
