Jakarta- Ketua DPP PDIP, Said Abdullah buka suara soal dipanggilnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ke Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Said menyebut, kader PDIP termasuk Hasto tidak akan mengelak dan memenuhi panggilan dari penegak hukum.
“Kalau soal di Polda kan Dewan Pers juga sudah ikut bersuara. Kita lihat saja lah sampai sejauh mana, karena yang pertama yang paling penting bagi kami adalah Sekjen kami taat hukum, ketika dipanggil datang. Itu menunjukkan bahwa kader PDIP tidak boleh mengelak dari proses hukum,” kata Said saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (05/06/2024).
“Bahkan jika nanti KPK panggil, juga akan datang. Itu bagian dari ketaatan hukum,” sambungnya.
Menurutnya, pemanggilan terhadap Hasto untuk dimintai keterangan tersebut merupakan hal yang biasa dan bukan upaya penjegalan.
“Upaya penjegalan, apa yang mau dijegal dari Pak Hasto? Kita jangan buru-buru. Kan dipanggil itu untuk dimintai keterangan, bukan dipanggil sebagai saksi, Jangan kita membuat praduga, premis, atau hipotis atau hipotesa yang kemudian melenceng jauh, yang sebenarnya biasa saja menjadi tidak biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan, pemanggilan Hasto tersebut tidak akan mempengaruhi proses Pilkada 2024 mendatang.
“Gak akan menggangu apapun. Ibu Megawati beserta DPP dan seluruh jajaran kebawah, dipastikan jangan sekali-kali melanggar hukum, taati hukum. Jika ada panggilan Polisi, panggilan KPK, panggilan Kejaksaan datang dengan gagah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong (Hoax), pada Selasa (04/06/2024).
Usai dipanggil Polda, Hasto rencananya akan dimintai keterangannya oleh KPK terkait tersangka dugaan suap yang merupakan kader PDIP, Harun Masiku pada pekan depan. (Ilham)
