Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyetujui sebanyak 26.319 posisi aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam langkah strategis untuk memacu prioritas pembangunan nasional.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan penerimaan ini sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kementeriannya dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur vital, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam acara penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN 2024 yang diadakan di Jakarta pada Kamis (19/04/2024), Menteri Anas menekankan peran penting Kementerian PUPR dalam memajukan perekonomian nasional dan peningkatan kualitas layanan publik melalui efek multiplier yang dihasilkan dari proyek-proyek infrastruktur. Kebutuhan CPNS dan PPPK di Kementerian PUPR untuk tahun 2024 mencakup 6.385 tenaga teknis CPNS, 3 tenaga kesehatan CPNS, dan 19.931 PPPK tenaga teknis.
“Kami berharap penambahan tenaga kerja kompeten ini dapat memicu inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Anas. “Hal ini tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan IKN, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja ASN dalam mendukung berbagai inisiatif strategis nasional,” tambahnya.
Baca juga: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Pimpin Rapat Progres Pengadaan ASN 2024 dan Pemindahan ke IKN
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan penghargaannya atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian PANRB. “Kami sangat berterima kasih atas penugasan ini. Dengan sumber daya manusia yang baru dan berkualitas, kami yakin dapat lebih efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang kritikal,” ucap Basuki.
Selain itu, Kementerian PANRB juga telah mengesahkan 40.839 formasi ASN untuk Kementerian Sosial, mencakup 266 CASN dan 40.573 PPPK, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan pemerataan aksesibilitas layanan sosial di Indonesia. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyambut baik inisiatif ini, mengatakan, “Dengan penambahan SDM yang signifikan ini, kami optimis dapat meningkatkan pelayanan kami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan lebih baik.”
Langkah bersejarah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas pelayanan publik di sektor infrastruktur dan sosial, tetapi juga menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kestabilan pembangunan nasional.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
