Jakarta- Ketua Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis buka suara soal kubu Prabowo-Gibran minta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dihadirkan pada sidang perselisihan hasil Pemilu (PHPU) 2024.
Todung menyebut, Megawati bukan merupakan pejabat publik dan tidak menentukan kebijakan di Indonesia.
“Mereka malah minta ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi. ibu Megawati kan bukan pejabat publik, dia tidak menentukan kebijakan apapun di negeri ini sekarang ini,” kata Todung saat diwawancarai di halaman Gedung MK RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (02/04/2024).
Namun, lanjut Todung, Megawati tetap akan bersedia hadir apabila MK mengabulkan usulan kubu Prabowo-Gibran.
“Tapi, ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau kalau dipanggil oleh MK,” ungkapnya.
Menurutnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah mendapatkan konfirmasi bahwa Megawati tidak akan menolak dan akan hadir.
“Kita sudah mendapat konfirmasi dari bu Megawati. Bu Megawati sama sekali tidak menolak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin terkait pemanggilan 4 Menteri pada sengketa Pilpres 2024.
“Kalau dia minta Menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (28/03/2024). (Ilham)
