Jakarta – Poster yang menggambarkan susunan kabinet pasangan calon nomor urut 2 pada Pilpres 2024 banyak menyedot perhatian di media sosial. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengakui konfigurasi tersebut tidak tepat.
Poster tersebut telah dilihat oleh Diskursus Network dan beredar di berbagai lini masa serta pesan grup berjaringan, terlihat jelas komposisi fotonya, nama-namanya, dan potensi posisi yang didapuk sejumlah tokoh.
Di bagian atas poster tersebut terdapat tulisan bertajuk ‘Kabinet Indonesia Emas’. Dua orang disebut-sebut tergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan, informasi tersebut tidak jelas asal usulnya. Poster tersebut dinilai mengada-ada karena beredar di media sosial.
“Berita yang tidak jelas asal usulnya,” kata Nusron.
Nusron mengatakan, tidak akan ada pembahasan kuota menteri jika pasangan Prabowo-Gibran menang di konvensi internal partai TKN. Ia menegaskan urusan kepresidenan sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden terpilih.
“Namanya juga sosmed. Berita dari sumber yang tidak jelas,” cetus Nusron. “Nggak ada pembahasan soal menteri. Itu hak prerogatif presiden.”
Baca juga: Prabowo: Kita Harus Tunggu Hasil Resmi KPU
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menduga jajaran kabinet Prabowo tidak akan mengikutsertakan Sri Mulyani. Artinya, jabatan menteri keuangan akan dialihkan kepada orang lain.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menjelaskan, hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara Prabowo dan Sri Mulyani.
Namun, sebagai seorang ekonom, ia membaca dan mengamati bahwa keterkaitan Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan Sri Mulyani) tidak membuahkan hasil, ujarnya saat diwawancarai media, Senin (19/02/2024).
Ia mengatakan, susunan kabinet akan ditentukan setelah adanya pembicaraan antar partai politik. Hal itu kemungkinan besar akan terealisasi setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Biasanya akan ada perdebatan, tapi hari ini sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono), kan? Akan ada perdebatan dan kesepakatan mengenai jumlah politik. partai dan jumlah non-parpol,” jelas Drajad Wibowo.
Namun, Drajad kembali menegaskan, hasil akhir akan sah jika sudah ada hasil resmi dari KPU. Selain itu, Prabowo juga ingin kendaraannya memiliki tujuan yang sama saat memimpin Indonesia. (DN)
