Jakarta- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyebutkan cara calon presiden (Capres), Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (Cawapres), Gibran Rakabuming Raka mencapai Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran telah menyusun program kerja, untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat khususnya di bidang pendidikan.
“Target mencapai SDM yang kuat menuju Indonesia emas 2045 adalah prioritas Prabowo Gibran dalam menyusun program kerja, terutama pendidikan. Jendela kesempatan kita untuk membangun SDM hanya 8-10 tahun maksimal,” kata Budiman Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (04/02/2024).
Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran juga telah menemukan sejumlah solusi, untuk membangun SDM yang kuat. Solusi tersebut diantaranya pra-sekolah, solusi pendidikan dasar dan menengah, dan solusi pendidikan tinggi.
“Pemberian bantuan vitamin dan gizi kepada Ibu Hamil menjadi pilihan. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia, memiliki potensi tumbuh kembang yang baik, stunting bisa diminimalisir. Baik secara fisik dan nalar harus tumbuh maksimal,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Budiman, orang tua juga harus membiarkan anaknya bermain, dan mulai mengembangkan nalar sebelum sekolah dasar (SD).
“Selain itu kita juga harus membangun critical intelligence anak dari usia sebelum sekolah. Edugames harus dimulai dari usia PAUD. Anak-anak Indonesia harus dibiarkan bermain dan mulai mengembangkan nalar sebelum duduk di bangku pendidikan dasar,” lanjut Budiman.
“Indonesia perlu membuat standar kompetensi nasional sesuai dengan konsep kecerdasan inti atau core intelligence, yaitu kecerdasan memahami realita baik alam sekitar maupun sosial, kecerdasan berhitung, kecerdasan mengekspresikan ide baik lisan maupun tulisan dan kecerdasan penguasaan minimal dua bahasa. Ini akan mengurangi kebutuhan pelajaran wajib. Sehingga siswa bisa memiliki waktu luang untuk belajar hal lain di luar kecerdasan inti,” terangnya.
Tak hanya itu, tambah Budiman, negara juga harus turun tangan dalam memberikan anggaran Edupay, dimana Siswa dan guru harus mendapatkan subsidi membeli buku dan aplikasi yang terkurasi.
Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan, dirinya berharap adanya pemisahan antara proses belajar dengan proses ujian.
“Kita membayangkan adanya sistem kompetensi nasional (SKN) di level lulus kuliah atau bekerja. Sehingga kita berharap adanya pemisahan antara proses belajar dengan proses ujian. Negara menyelenggarakan ujian untuk mata kuliah terstandarisasi. Jadi siapapun bisa mengambil standar kompetensi,” ungkapnya.
“Belajar di level kuliah atau vokasi bisa dimanapun. Kampus tradisional, kampus online, hybrid, kamus industri, dan lainnya bisa ikut ujian. Yang penting kita menjamin evaluasi penilaiannya, yakni menguji hal yang tepat dengan cara yang tepat,” pungkasnya. (Red DN)
