Jakarta- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai pemerintah kurang memedulikan masyarakat bila merealisasikan biaya haji 2024 sebesar Rp105 juta.
Angka Rp105 juta tersebut menurut Marwan Dasopang, 70 persen adalah tanggungan jemaah, sementara 30 persen adalah nilai manfaat. Hal ini tentunya berbeda dengan tahun lalu.
“Pemerintah kurang memperdulikan dan memperhatikan kemampuan jemaah dibanding tahun lalu yang proporsinya 45, 55. 55 beban jemaah, 45 nilai manfaat” ungkap Marwan.
Dirinya menjelaskan jika dengan proporsi 70:30 sangat memungkinkan banyak calon haji yang tidak mampu membayar bisa batal berangkat.
Baca juga: Begini Rangkaian Perjalanan Puncak Ibadah Haji 2023
Untuk itu, komisi VIII DPR menurut Marwan akan sangat berhati-hati memutuskan besaran biaya haji yang akan diterapkan tahun depan. Adapun Proses pembahasan di Panja BPIH akan berjalan sekitar satu atau dua bulan.
“Besaran nilai dari layanan haji mulai dari akomodasi, konsumsi kemudian transoportasi ada kenaikan dibanding tahun-tahun lalu. Kalaupun tidak bisa menghindari kenaikan tapi kita upayakan kenaikan itu masih wajar dan layak” jelasnya.
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445/2024 sebesar Rp105 juta per jemaah. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 juta. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab kenaikan biaya. (Red DN)
