Ibu Kota Nusantara – Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan informasi soal peristiwa penurunan atribut partai , yaitu pencopotan baliho dan bendera partai dari Gubernur Provinsi Bali, pada saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bulan, Gianyar, Bali pada Selasa (31/10/2023).
Jokowi menegaskan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri harus tetap netral jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (01/11/2023).
Jokowi mengatakan, semestinya pemerintah daerah (pemda) meminta izin kepada pengurus partai di daerah.
“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.
Dari video yang beredar, Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera partai demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dicopot petugas pamong praja menjelang kedatangan Presiden Jokowi. (DN)
