Jakarta- Terkait pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini di KPK, PKS memandang agar KPK tidak digunakan sebagai alat politik.
Seharusnya KPK menurut Jubir PKS Pipin Sofyan, kasus yang sudah lama tidak dimunculkan lagi. Pipin juga menegaskan agar tidak ada kriminalisasi bagi seseorang yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Bagi kami untuk saat ini dengan melihat kondisi politik, hukum tidak menjadi alat politik, kalau itu kasus lama harusnya itu tidak muncul lagi” ungkap Pipin.
Adapun terkait posisi Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan, ada 5 kriteria yang menjadi pegangan PKS seperti dalam piagam koalisi perubahan.
“akan jadi pertimbangan seperti punya potensi menang, punya kerentanan politik rendah, bisa dwitunggal dengan Anies, berkontribusi membangun soliditas koalisi dan bisa berkontribusi bagaimana pemerintahan ke depan” jelas Pipin.
Seperti diketahui, Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar hari ini menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012. (Red DN)
Baca: Muhaimin Iskandar Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa Sebagai Saksi
