Jakarta- Isu kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dihembuskan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien. Ia membeberkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpotensi terjadi pada Juli 2025. Peluang kenaikan muncul lantaran BPJS Kesehatan kemungkinan defisit Rp11 triliun pada 2025.
Tahun ini, ia meyakini keuangan lembaga jaminan sosial itu masih aman sehingga tidak ada kenaikan iuran. Namun, defisit berpotensi terjadi pada Agustus-September 2025.
“Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025,” kata Muttaqien saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, Selasa (18/7) dikuti dari CNBC Indonesia.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti merespons kabar bahwa iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan naik mulai Juli 2025 mendatang.
Ia mengatakan sejak 2021 sampai dengan sekarang ini, BPJS Kesehatan belum pernah berbicara satu rencana pun soal kenaikan iuran. Menurutnya, BPJS Kesehatan masih terus menerapkan berbagai strategi agar keberlangsungan pendanaan program JKN bisa terus berjalan sehat tanpa ada kenaikan.
Namun, ia tak bisa menjawab apakah artinya dengan batas waktu yang ditetapkan Presiden Jokowi itu, iuran BPJS Kesehatan akan naik pada 2024. Menurutnya, ada banyak faktor yang harus diperhatikan kalau toh nantinya keputusan pahit itu harus diambil.
Adapun terkait dengan aturan yang menjadi acuan penerapan KRIS sendiri dan perubahan tarif BPJS Kesehatan dalam revisi ketiga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, saat ini dokumennya sudah ada di meja Presiden Joko Widodo. (Red DN/berbagai sumber)
