Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung mentargetkan pada 2023 semua balai desa dan BUMdes di daerahnya tidak ada yang masuk dalam kategori blank spot area dalam memudahkan warga mendapatkan berbagai informasi secara daring.
“Blank spot untuk desa memang masih ada di daerah yang kondisi geografisnya hutan dan pegunungan ini cukup sulit untuk mendapatkan koneksi internet biasanya,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina.
Ia mengatakan untuk mempermudah pelayanan masyarakat desa berbasis digital, maka ditargetkan pada 2023 ini semua balai desa dan BUMdes tidak ada yang blank spot.
“2023 ini target tidak ada balai desa dan BUMdes yang blank spot. Sebab dua tempat ini kunci dari pelayanan desa berbasis digital jadi sebaiknya lokasinya berdekatan agar bisa mendapatkan akses internet,” katanya.
Dia menjelaskan pada 2022 tercatat jumlah balai desa dan BUMdes yang masih menjadi area blank spot ada di 38 lokasi.
“Yang blank spot tahun lalu untuk balai desa dan BUMdes ada di 38 desa dari total 2.446 lokasi, tapi 2023 ini diharapkan tidak ada lagi yang tidak mendapatkan sinyal internet agar pelayanan masyarakat desa berbasis digital tidak terhambat,” ucapnya.
Ia melanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan blank spot di beberapa desa tersebut. Pihaknya akan bekerjasama dengan provider dan pihak terkait untuk membangun infrastruktur telekomunikasi ataupun fasilitas penguat sinyal telekomunikasi.
“Saat ini sedang diupayakan untuk yang sinyal kurang kuat bahkan tidak ada, akan bekerjasama dengan provider untuk mengatasi blank spot dengan membuat penguat sinyal atau base transceiver station (BTS). Sekarang dalam tahap penjajakan dengan pihak terkait untuk mencari solusi mengatasi ini,” tambahnya.
Menurut dia dengan teratasinya semua daerah blank spot maka akan mempermudah penerapan program Smart Village yang mencakup pelaksanaan E-Samdes bagi pemungutan pajak, E-Penting untuk pengentasan stunting, dan E-Voting pemilihan kepala desa.
“Di Lampung jumlah Smart Village sudah 72 persen atau sebanyak 1.763 desa sudah menggunakan layanan digital dalam pelayan publik serta pengelolaan pemerintahan desa. Dan ini kuncinya adalah kemudahan mendapatkan akses telekomunikasi dan tidak ada lagi daerah yang blank spot,” ujar dia.
Zaidirina mengatakan dengan adanya digitalisasi desa yang terintegrasi dalam setiap program diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Harapannya bisa membantu kesejahteraan dan mempermudah masyarakat desa,” kata dia lagi. (Red DN/Ant)
