Bandarlampung- Pemerintah Indonesia yang berencana mewajibkan masyarakat membeli gas elpiji tiga kilogram dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai pendataan ulang agar subsidi tepat sasaran direspons sinis pedagang kaki lima.
Menurut pedagang kaki lima di sekitar Stadion Pahoman Bandar Lampung, Al mengatakan, apa pun kebijakan pemerintah akan diikuti hanya saja kebijakan tersebut akan mempersulit masyarakat bawah mendapatkan gas LPG 3 kg.
Berbeda dengan pedagang Tahu Bulat, Jupri, yang mengungkapkan penolakannya. Menurutnya, peraturan atau kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan pembelian LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP dan harus membeli ke agen resmi akan mempersulit dirinya.
Sebelumnya, pemerintah juga sempat mewacanakan konversi elpiji gas 3kg menjadi kompor listrik. Namun program ini kandas dengan dalih menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. (Liting)
