Jakarta- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan agar nelayan tradisional di berbagai daerah dapat dipermudah untuk mendapatkan BBM bersubsidi karena selama ini mereka masih kerap mengalami kesulitan dalam mengakses BBM bersubsidi.
“Kepada pemangku kepentingan, kami berharap untuk mendapatkan akses BBM yang murah karena 60 persen biaya melaut itu adalah untuk membeli bahan bakar minyak,” kata Ketua Umum KNTI Riza Damanik dalam acara pembukaan kegiatan Musyawarah Nasional IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ia mengingatkan bahwa berbagai kesulitan yang dihadapi kalangan nelayan tradisional dalam mendapatkan BBM subsidi turut berpengaruh pada usaha menangkap ikan sebab biaya melaut nelayan sebagian besar untuk membeli BBM.
Selain persoalan kesulitan dalam memperoleh BBM bersubsidi, Riza Damanik juga mengemukakan berbagai permasalahan lainnya yang juga kerap dihadapi nelayan tradisional di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan, beragam persoalan itu antara lain adalah terkait dengan permasalahan pengkaplingan laut yang mengakibatkan nelayan tradisional merasa kesulitan saat melaut.
“Masih ada permasalahan terkait dengan lokasi-lokasi atau ruang-ruang pengkaplingan, masih ada soal-soal terkait dengan akses pembiayaan dan seterusnya. Tapi kita tidak akan pernah surut untuk bisa memastikan semua instrumen negara bekerja dengan baik berkolaborasi dengan baik sehingga nantinya nelayan Indonesia makin sejahtera,” kata Ketua Umum KNTI.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, yang hadir dalam acara Munas IV KNPI itu menyatakan bahwa KKP memiliki program pemberdayaan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan Indonesia.
“Yang pertama adalah kita menjaga kesehatan laut melalui pengaturan penangkapan ikan pada kuota yang ketiga adalah yang kedua adalah pengembangan budidaya yang ketiga adalah kesehatan laut kita kembangkan program cinta laut dan sampah sampah agar tidak berserakan di pantai-pantai kita,” kata Zaini.
Berkaitan dengan adanya pengkaplingan laut, Muhammad Zaini mengatakan hal itu tidak akan terjadi jika penangkapan ikan berbasis kuota diterapkan, sehingga nelayan tradisional akan mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saat melaut.
Zaini menambahkan, selain kuota, alat tangkap turut diatur dalam implementasi kebijakan penangkapan terukur. Alat tangkap yang dipakai harus ramah lingkungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Terkait dengan penyaluran BBM bagi nelayan, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6), Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko.
Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pemenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA. Pasalnya, menurut mantan Panglima TNI itu KUSUKA telah mencakup data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi. (Red, DN)
