Jakarta- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong dilakukannya pendataan peternak yang merugi akibat penyebaran PMK. Pendataan ini dilakukan guna mendapat kompensasi baik berupa bansos ataupun yang lain kepada peternak.
“Hal tersebut bertujuan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan ekstrem akibat penyakit mulut dan kuku. Selain karena ternaknya mati, para peternak juga dirugikan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani PMK. Terutama para peternak kecil yang kehilangan ternaknya,” katanya.
Sementara itu seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah telah menyetujui pengadaan 29 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak pada tahun ini dengan menggunakan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Disetujui untuk pengadaan vaksin, khusus pada tahun ini itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan penanganan PMK pada hewan ternak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6).
Muhadjir meminta distribusi vaksin bagi hewan ternak dipercepat sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku.
“Populasi sapi di Indonesia saat ini sekitar 18 juta ekor. Maka, untuk mengejar ‘herd immunity’ paling tidak 70 persen sapi dari total populasi yang ada harus sudah divaksin,”ungkapnya.
Muhadjir juga meminta agar percepatan distribusi vaksin mengutamakan daerah prioritas, yakni wilayah yang terkena wabah cukup parah.
“Sebaiknya percepatan pengadaan vaksin harus segera dilakukan, sebagaimana penanganan COVID-19 dan prioritaskan kepada daerah yang sudah terpapar PMK,” katanya.
Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, diketahui bahwa per 18 Juni 2022, ada sebanyak 183.280 hewan ternak dari 19 provinsi di Indonesia yang terinfeksi PMK.
“Kita harus berburu vaksin, karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mencegah penyebarannya,” katanya.
Pemerintah pada saat ini telah mempersiapkan pengadaan tiga juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya sebanyak 2,2 juta dosis.
Pengiriman vaksin berikutnya dari tahap pertama dengan total 800 ribu dosis tiba kembali di Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022, melalui Bandara Soekarno Hatta. (Red, DN)
