Jakarta-Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap dana pensiun (dapen) di BUMN menjadi sarang korupsi. Bahkan Erick mencatat, banyak tagihan yang belum dibayarkan oleh Dapen BUMN. Kasus ini terjadi diduga karena adanya tindak pidana korupsi. Namun begitu, Erick enggan merinci lebih jauh perihal masalah tersebut.
“Terlalu banyak dapen jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan,” ujar Erick.
Kementerian BUMN, kata Erick, terus mengawal pelaksanaan dapen perusahaan. Salah satu, mengkonsolidasikan seluruh dana pensiun milik BUMN yang ditargetkan dilaksanakan pada 2022 mendatang.
“Dapen BUMN terus terang akan dirapikan pada 2022. Karena keuangannya tidak sehat kami mengerti, tapi kalau karena dimainkan investasinya atau membuat produk-produk baru yang akhirnya high leverage yang akhirnya menjadi macet, ini yang kami konsolidasikan,” katanya.
Erick memandang, Dapen BUMN harus diatur dalam Undang-undang tentang Keuangan. Saat ini, pihaknya tidak banyak Menagmbil tindakan lebih karena dapat di atur secara regulasi.
Dia pun meminta dukungan terhadap DPR agar usulan pihaknya bisa di proses.
“Dalam undang-undangnya, pengelola dapen mendapat kekuasaan penuh, sementara pendiri dapen harus top up kalau ada kekurangan, jadi enak menjadi pengelola,” turur dia.
Perihal konsolidasi Dapen BUMN sudah diutarakan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga sebelumnya. Dia mencatat, pemegang saham memandang perlu adanya keseragaman metode pengelolaan investasi dari entitas-entitas dana pensiun perseroan agar menghasilkan imbal hasil yang optimal. (Red, DN)
