Jakarta– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan meluncurkan Badan Layanan Umum (BLU) Borobudur yang menggabungkan konsep konservasi dan pariwisata.
Peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Expo 2021 digelar di Istora Senayan Jakarta, Selasa (16/11). Peluncuran BLU diselenggarakan 16-18 November 2021 dengan mengusung tema “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi”.
Apa sebenarnya BLU Borobudur Itu?
Menurut Angela Tanoesoedibjo Badan Layanan Umum (BLU) Borobudur ini akan menggabungkan sisi konsep konservasi sebagai cagar budaya maupun sisi edukasi serta sisi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
Angela menjelaskan adanya BLU tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengakselerasi dan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola keuangan yang fleksibel.
Hal ini dilakukan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum.
Hingga saat ini, telah terdapat 252 BLU yang meliputi jenis layanan di bidang kesehatan sebanyak 107 BLU, pendidikan 106 BLU, pengelola dana 10 BLU, pengelola kawasan lima BLU, dan penyedia barang/jasa lainnya 23 BLU.
Sebanyak lima BLU pengelola kawasan dinyatakan telah mengembangkan kawasan ekonomi dengan kemudahan berusaha dan mengelola daerah pariwisata serta layanan khusus sekaligus mengoptimalisasi aset negara dan mendukung infrastruktur.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLU merupakan pionir reformasi pelayanan publik dengan membangun instansi pemerintah yang modern bernuansa customer and outcome oriented (berorientasi terhadap konsumen dan hasil) yang kuat.
“BLU merupakan agent of development yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta mendukung kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan di bidang kesehatan, pendidikan, pengelolaan dana, pengelolaan aset, dan kawasan,” kata Menkeu. (Red, DN)
