Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memfasilitasi penyaluran bantuan dana tambahan yang bersumber dari Bagan Akun Bendahara Umum Negara (BA BUN) sekitar Rp831 miliar untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.
Penyerahan dana tambahan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Kemenpora dan Panitia Besar (PB) PON dan Peparnas di Auditorium Kemenpora.
Dari jumlah dana bantuan yang bersumber dari BA BUN, sebesar Rp715 miliar untuk PB PON. Sementara PB Peparnas mendapat Rp116 miliar.
Menpora Zainudin Amali menjelaskan penambahan anggaran tersebut setelah adanya permohonan dari Ketua PB PON Papua sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo.
Kemudian dilakukan review oleh tim, sehingga hasil terakhir dana tersebut senilai Rp1,4 triliun untuk PON dan Rp175 miliar untuk Peparnas.
“Prosesnya memang panjang. Karena kita harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON Papua, sukses prestasi, penyelenggaraan dan administrasi,” ujar Amali dikutip dari Antara, Selasa (28/9/2021).
Terkait adanya perbedaan jumlah yang ditanda tangani dalam perjanjian kerja sama dan anggaran yang disetujui Kemenkeu, Menpora Amali menjelaskan bahwa sebagiannya masih dilengkapi administrasinya.
“Jadi yang ditanda tangani tadi yang sudah lengkap administrasinya. Kenapa kita lakukan seperti itu, karena kita ini hanya menjadi tempat lewat. Jadi ini tidak dikelola Kemenpora. Dana dari kementerian keuangan, dari BA BUN langsung disalurkan melalui PB PON dan Peparnas,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Amali mengatakan kesuksesan prestasi tuan rumah Papua di PON, harus diikuti dengan kesuksesan penyelenggaraan.
Oleh karena, PB PON dan Peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontingen dari berbagai provinsi di Tanah Air.
“Harus membuat rasa nyaman dan aman supaya supaya tidak ada yang pulang dari Papua punya kesan yang tidak baik. Saya berharap PB PON melaksanakan itu dan pasti bisa,” kata Amali menuturkan.
Selain kesuksesan prestasi dan penyelenggaraan, sukses administrasi juga hal yang penting pada pelaksanaan PON, kata Amali, terutama terkait laporan dan penggunaan keuangan negara dalam kegiatan tersebut.
“Itu sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kita tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” tegasnya. ()
